Rencana calon presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto, untuk meyodorkan makan terang dan susu free LGO4D di sekolah, akan menelan bayaran hingga 120 triliun rupiah pada tahun pertama, kata timnya, Rabu (21/2).
Prabowo telah mencetuskan kemajuan dalam pelantikan pemimpin pekan lalu, tamat pencacahan suara cepat yang dilakukan oleh sebagian lembaga peninjauan independen di TPS mengiktikadkan bahwa ia membela hampir 60 uang rokok suara. Uang lelah pemilu dapat mengumumkan desain resminya pada hari 20 Maret dan pemerintahan baru akan dimulai pada Oktober.
Semua analis telah memperingatkan bahwa tarif yang wajib dikeluarkan untuk membubarkan janji daya Prabowo, ialah sawab makanan gratis untuk 82,9 juta anak, sangatlah mahal dan dapat merusak rekam jejak disiplin fiskal Indonesia. Timnya menyatakan program ini bakal menelan tarif 450 triliun rupiah masa mendapatkan tahap akhir pada tahun 2029.
Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, program ini memprioritaskan bayaran celah 100 triliun hingga 120 triliun rupiah untuk menjelmakan makanan yang sebanding dan sehat, kata Budiman Sudjatmiko, divisi senior tim ahli Prabowo, tanpa menyampaikan rincian lebih lanjut.
Tim Prabowo menimbang pada tahap akhir, program ini per tahunnya bakal memerlukan 6,7 juta ton Butir-butiran 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging LGO 4D sapi, satu juta ton ikan, empat juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan, kata Budiman.
Program program yang ada saat ini meliputi kolaborasi dengan koperasi penanam dan usaha kecil, yang menurut Budiman dapat menciutkan total tarif program. Investor sangat melihat rincian program ini.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditanya tentang bayaran dari rencana fiskal ekspansif oleh pemerintahan baru itu dalam perulasan kebanyakan investor pada Rabu. Jumpa ini diselenggarakan oleh bank sentral setelah mengubrakan untuk memperkukuh kelompok bunga tidak berubah dalam kebijakannya.
Warjiyo mengucapkan bahwa Undang-undang dasar yang memantang defisit fiskal tahunan Indonesia melampaui tiga risiko PDB, bakal menjamin penyelenggaraan kebijakan fiskal dengan bijaksana.